Pemerintah Harus Tinjau Ulang Besaran KUR Bagi Industri Rumahan

22-01-2019 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan bersama Tim Kunspek saat meninjau usaha pembuatan batu bata di Deli Serdang, Tanjung Morawa, Sumatera Utara.Foto :Ayu/rni

 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta pemerintah, dalam hal ini sektor perbankan dalam negeri untuk meninjau ulang besaran  (plafon) Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan untuk pelaku industri kecil menengah atau industri rumahan. Pasalnya, harga bahan baku di pasaran semakin meningkat, namun bantuan KUR tanpa agunan dibatasi sebesar Rp 20-25 juta.

 

“Kami meninjau langsung beberapa pelaku industri industri rumahan yang selama ini mendapatkan KUR sebagai modal usahanya. Mereka mengaku tidak ada kendala dalam permintaan maupun pencairan KUR. Tapi mereka meminta agar plafonnya diperbesar. Dengan kata lain mereka bisa mendapatkan KUR dengan jumlah lebih besar lagi,” jelas Marwan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI meninjau usaha pembuatan batu bata di Deli Serdang, Tanjung Morawa, Sumatera Utara, Senin (21/1/2019).

 

Dilanjutkannya, selama ini untuk bantuan KUR tanpa agunan memang dibatasi dengan nominal Rp 20-25 juta, sementara KUR dengan agunan bisa lebih dari itu. Namun dengan harga bahan baku di pasaran yang juga meningkat, maka permintaan tambahan KUR sebagai modal pengembangan usaha menjadi suatu hal yang wajar. Oleh karena itu, politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini berharap agar pemerintah dan perbankan meninjau ulang besaran plafon KUR. 

 

Hal tersebut juga diamini oleh semua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI yang hadir di Sumut, seperti Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno, Marsiaman Saragih, Doni Priambodo, Siti Mufattahah, Didik Irawadi, Andi Achmad Dara, dan Erik Adtrada Ritonga. (ayu/sf)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...